• Proses Audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Ruang Lingkup Verifkasi Legalitas Hasil Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup dengan standar dan pedoman adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian VLHH

NO	RUANG LINGKUP VLHH	STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN	PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN
1.	VLHH pada PBPH dan Perhutani	Lampiran 2.1	Lampiran 2.5
2	VLHH pada PKKNK	Lampiran 2.2	Lampiran 2.5
3	VLHH pada Persetujuan Pengelolaan PS	Lampiran 2.3	Lampiran 2.5
4	VLHH pada Hutan Hak	Lampiran 2.4	Lampiran 2.6
5	VLHH Kayu pada PBPHH	Lampiran 3.1	Lampiran 3.6
6	VLHH Kayu pada PB untuk Kegiatan Usaha Industri	Lampiran 3.2	Lampiran 3.6
7	VLHH Kayu pada TPT-KB	Lampiran 3.3	Lampiran 3.6
8	VLHH Kayu pada Eksportir (Pedagang)	Lampiran 3.4	Lampiran 3.6
9	VLHH Kayu pada Importir (Pedagang)	Lampiran 3.5	Lampiran 3.6

Secara umum ke-9 (sembilan) ruang lingkup mencakup 4 (empat) tahapan proses yaitu :

proses permohonan verifikasi, Verifikasi Dokumen (Audit Tahap-1), Pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Audit Tahap-2) dan Pengambilan keputusan. (Gambar 2).

• Tahap Permohonan Verifikasi

• Organisasi Pemohon, melalui wakil manajemennya, menghubungi PT KPS (melalui Direktur Utama dan/atau Direktur dan/atau Bagian VLHH) mengajukan permohonan sertifikasi dengan merujuk pada template surat permohonan KPS/FC.001/SM LP-VI.  Selanjutnya Sekretariat mengirimkan KPS/F.VLK-01/SM LP-VI yang berupa Formulir Aplikasi Permohonan serta Tata Aturan Penilaian VLHH yang didokumentasikan dalam KPS/F.VLK-02/SM LP-VI.
• Organisasi pemohon mengisi Formulir Aplikasi Permohonan, mencakup informasi tentang:
• ruang lingkup verifikasi yang diinginkan;
• Jenis verifikasi (tunggal/Kelompok/Multi-site), jika jenis sertifikasi multilokasi maka pihak pemohon harus menyerahkan dokumen hasil internal audit secara keseluruhan (100%);
• fitur umum dari organisasi pemohon, mencakup nama dan alamat dari lokasi fisik, aspek signifikan dari proses dan operasinya, dan setiap kewajiban hukum lainnya yang sesuai;
• informasi umum sesuai bidang verifikasi yang dimohon, berkenaan dengan organisasi pemohon seperti aktivitasnya, sumberdaya manusia dan teknisnya, fungsi dan jika ada, hubungannya dengan organisasi yang lebih besar;
• informasi mengenai seluruh proses yang di outsourched yang digunakan oleh organisasi dan akan mempengaruhi kesesuaian terhadap persyaratan;
• standar atau persyaratan lain keperluan sertifikasi organisasi pemohon;
• informasi mengenai penggunaan konsultasi yang berkaitan dengan sistem manajemen.
• Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, bagian lembaga dan/atau auditor KPS yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu tidak diperbolehkan:

1. menjadi desainer, pemanufaktur, penginstal, distributor atau pemelihara produk yang disertifikasi;
2. menjadi desainer, penerap, operator atau pemelihara proses yang disertifikasi;
3. menjadi desainer, penerap, penyedia atau pemelihara jasa yang disertifikasi;
4. menawarkan atau menyediakan konsultasi kepada auditee;
5. menawarkan atau menyediakan konsultasi sistem manajemen atau audit internal kepada auditeenya bila skema sertifikasi mensyaratkan evaluasi terhadap sistem manajemen auditee. 

• Selanjutnya dilakukan analisis risiko kajian permohonan untuk memastikan tidak adanya konflik kepentingan dari lembaga dan auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu dengan menggunakan KPS/FU-06./SM LP-VI.
• Berdasarkan hasil kajian permohonan sertifikasi selanjutnya Divisi Kehutanan memberitahukan kepada organisasi pemohon bahwa permohonan sertifikasi dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan penawaran harga dan kontrak kerja dengan organisasi pemohon seperti KPS/FC.003/SM LP-VI. 
• Flowchart Alur Proses Penilikan
• Flowchart Alur Proses Re-Sertifikasi 
•