Image
Image

Verifikasi Legalitas Kayu


  • Proses Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Ruang Lingkup Verifkasi Legalitas Kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terdiri atas 8 (delapan) ruang lingkup dengan standar dan pedoman adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian VLK

NO

 RUANG LINGKUP VLK

STANDAR VERIFIKASI

LEGALITAS KAYU

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENILAIAN

1.

 VLK pada IUPHHK-HA; IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

Lampiran 2.2

Lampiran 2.1

2

 VLK pada IPK

Lampiran 2.3

Lampiran 2.1

3

 VLK pada Hutan Negara yang dikelola Masyarakat

Lampiran 2.4

Lampiran 2.1

4

 VLK pada Pemegang Hutan Hak

Lampiran 3.2

Lampiran 3.1

5

 VLK Pada pemengang IUIPHHK dan IPKR

Lampiran 4.2

Lampiran 4.1

6

 VLK Pada pemengang IUI

Lampiran 4.3

Lampiran 4.1

7

 VLK Pada pemengang TPT-KB dan TPT-RT

Lampiran 4.4

Lampiran 4.1

8

 VLK Pada SIUP

Lampiran 4.5

Lampiran 4.1

Secara umum ke-8 (Delapan) ruang lingkup mencakup 4 (empat) tahapan proses yaitu :

proses permohonan verifikasi, Verifikasi Dokumen (Audit Tahap-1), Pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Audit Tahap-2) dan Pengambilan keputusan. (Gambar 2).

  • Tahap Permohonan Verifikasi
  • Organisasi Pemohon, melalui wakil manajemennya, menghubungi PT KPS (melalui Direktur Utama dan/atau Direktur dan/atau Bagian PHPL-VLK) mengajukan permohonan sertifikasi dengan merujuk pada template surat permohonan KPS/FC.001/SM LP-VI.  Selanjutnya Sekretariat mengirimkan KPS/F.VLK-01/SM LP-VI yang berupa Formulir Aplikasi Permohonan serta Tata Aturan Penilaian VLK yang didokumentasikan dalam KPS/F.VLK-02/SM LP-VI.
  • Organisasi pemohon mengisi Formulir Aplikasi Permohonan, mencakup informasi tentang:
  • ruang lingkup verifikasi yang diinginkan;
  • Jenis verifikasi (tunggal/Kelompok/Multi-site), jika jenis sertifikasi multilokasi maka pihak pemohon harus menyerahkan dokumen hasil internal audit secara keseluruhan (100%);
  • fitur umum dari organisasi pemohon, mencakup nama dan alamat dari lokasi fisik, aspek signifikan dari proses dan operasinya, dan setiap kewajiban hukum lainnya yang sesuai;
  • informasi umum sesuai bidang verifikasi yang dimohon, berkenaan dengan organisasi pemohon seperti aktivitasnya, sumberdaya manusia dan teknisnya, fungsi dan jika ada, hubungannya dengan organisasi yang lebih besar;
  • informasi mengenai seluruh proses yang di outsourched yang digunakan oleh organisasi dan akan mempengaruhi kesesuaian terhadap persyaratan;
  • standar atau persyaratan lain keperluan sertifikasi organisasi pemohon;
  • informasi mengenai penggunaan konsultasi yang berkaitan dengan sistem manajemen.
  • Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, bagian lembaga dan/atau auditor KPS yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu tidak diperbolehkan:
  1. menjadi desainer, pemanufaktur, penginstal, distributor atau pemelihara produk yang disertifikasi;
  2. menjadi desainer, penerap, operator atau pemelihara proses yang disertifikasi;
  3. menjadi desainer, penerap, penyedia atau pemelihara jasa yang disertifikasi;
  4. menawarkan atau menyediakan konsultasi kepada auditee;
  5. menawarkan atau menyediakan konsultasi sistem manajemen atau audit internal kepada auditeenya bila skema sertifikasi mensyaratkan evaluasi terhadap sistem manajemen auditee
  • Selanjutnya dilakukan analisis risiko kajian permohonan untuk memastikan tidak adanya konflik kepentingan dari lembaga dan auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu dengan menggunakan KPS/FU-06./SM LP-VI.
  • Berdasarkan hasil kajian permohonan sertifikasi selanjutnya Divisi Kehutanan memberitahukan kepada organisasi pemohon bahwa permohonan sertifikasi dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan penawaran harga dan kontrak kerja dengan organisasi pemohon seperti KPS/FC.003/SM LP-VI.
Image

Silahkan Download Disini ...
Form Permohonan VLK.pdf

Form Permohonan VLK.doc

Image
Image