Image
Image

Kebijakan Mutu

PERNYATAAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN

Lembaga Sertifikasi dan Verifikasi PT. KPS sebagai pelaksana kegiatan sertifikasi dan verifikasi sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia, berkomitmen untuk selalu mendukung upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari dengan Kebijakan sebagai berikut :

  • Melaksanakan penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK secara independen, transparan, obyektif, dan secara konsisten mengacu pada semua persyaratan sistem berdasarkan:
    • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
    • Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt.
  • Terus menerus meningkatkan pemahaman, kemampuan dan profesionalisme dari seluruh personal PT KPS untuk menjamin terimplementasinya sistem dan kinerja yang efektif dan efisien, dalam rangka menghasilkan jasa yang dapat memberikan jaminan kepuasan kepada semua pihak secara tepat waktu sesuai dengan:
  • SNI ISO/IEC 17065:2012 Tentang Penilaian kesesuaian, Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
  • SNI ISO/IEC 19011:2018 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen.
  • Selalu mengupayakan pemenuhan kesesuaian terhadap peraturan dan perundangan Nasional yang berlaku.
  • Memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang ditetapkan.
  • Senantiasa meningkatkan kualitas personel, tenaga ahli, metode penilaian kinerja dalam rangka kegiatan sertifikasi sumberdaya alam dan lingkungan.
  • Prosedur dan pengadministrasian sertifikasi tidak bersikap diskriminatif, yakni semua auditee dapat dengan mudah mengajukan permohonan sesuai dengan lingkup kegiatan sertifikasinya.

 

SASARAN PERUSAHAAN

  • Menjadikan PT KPS sebagai Lembaga Sertifikasi PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) dan VLK (Verifikasi Legalitas Kayu) yang terakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional).
  • Melaksanakan sertifikasi sesuai standar, yaitu: (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (b) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt.
  • Menjamin terlaksananya kegiatan sertifikasi PHPL dan verifikasi LK yang memberikan kepuasan kepada semua pihak tanpa terjadi keluhan dan keberatan atas keputusan sertifikasi dan verifikasi.
  • Jumlah pemohon untuk dilaksanakan sertifikasi dan verifikasi sebanyak 5 auditee