Image
Image

Penggunaan Tanda V-Legal


CONTOH PENERAPAN TANDA V-LEGAL PADA PRODUK / KEMASAN
Image
Image
Image
MEKANISME SUBLISENSI PENGGUNAAN TANDA V-LEGAL

Tata Cara PenggunaanTanda V-Legal

  • KPS menjamin tidak ada kerancuan dalam penggunaan tanda atau teks yang menyertai sertifikat.
  • KPS tidak mengijinkan tandanya dipakai pada laporan uji laboratorioum, kalibrasi atau inspeksi, karena dalam konteks ini laporan tersebut dianggap sebagai produk.
  • Tanda V-Legal wajib dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Jika tidak dimungkinkan karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut, maka dibubuhkan pada kemasan yang dipergunakan dalam memasarkan kayu dan produk kayu.
  • Tanda V-Legal tidak boleh dibubuhkan terhadap kayu atau hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.
  • Pembubuhan Tanda V-Legal menggunakan sablon atau stempel atau dicetak pada label atau stiker yang ditempelkan ke produk, atau dicetak atau dimasukkan pada kemasan yang terjaga atau dibungkus plastik.
  • Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga Tanda V-Legal dan informasi pelengkapnya dapat terbaca dengan mudah, menggunakan bahan yang tidak mudah rusak sehingga masih dapat dikenali selama produk tersebut diperdagangkan.
  • Warna Tanda V-Legal adalah hijau (Pantone 3415), kecuali jika tidak dimungkinkan maka dapat digunakan warna hitam, dengan tipe huruf Arial Bold.
  • Pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dapat mengubah/menyesuaikan ukuran Tanda V-Legal secara elektronik hingga lebar minimum 10 mm.
  • Bagi IUPHHK-HA yang telah mendapatkan S-PHPL atau S-LK dan menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) online, Tanda V-Legal dapat dibubuhkan pada kayu bulat bersama dengan barcode.
  • Tanda V-Legal dapat digunakan untuk kepentingan promosi di media cetak, brosur, ataupun iklan di televisi.
  • Aturan penggunaan tanda V-Legal akan ditetapkan dalam perjanjian tertulis yang tertuang dalam kontrak kerja dan aturan yang telah ditetapkan oleh KPS yang akan dituliskan di balik sertifikat yang diberikan dan akan ditandatangani oleh Direktur dari perusahaan pemohon.
  • KPS mensyaratkan bahwa organisasi klien yang telah mendapat sertifikat untuk:
    • memenuhi persyaratan KPS pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi seperti internet, brosur atau iklan, atau dokumen lainnya;
    • tidak membuat atau mengijinkan pernyataan yang menyesatkan berkenaan dengan sertifikasinya;
    • tidak menggunakan atau mengijinkan penggunaan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan;
    • menghentikan penggunaan seluruh materi periklanan yang memuat acuan sertifikasi, sebagaimana ditentukan oleh KPS bila terjadi pembekuan atau pencabutan sertifikasi;
    • merubah seluruh materi periklanan pada saat lingkup sertifikasi dikurangi;
    • tidak mengijinkan penggunaan acuan sertifikasi sistem manajemen yang dapat menyiratkan bahwa KPS memberikan sertifikasi produk (termasuk jasa) atau proses;
    • tidak menyiratkan bahwa sertifikasi berlaku untuk kegiatan diluar lingkup sertifikasi, dan
    • tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat membawa KPS dan/atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.
    • Pencegahan Penyalahgunaan Sertifikat, Lisensi Dan Logo V-Legal
  • KPS melakukan pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan sertifikat, lisensi dan logo V-Legal yang dilakukan oleh klien/auditee dengan membuat kesepakatan kerja bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja baik di KPS-FC.002/SM LP-VI, KPS-FC.003/SM LP-VI, KPS-FC.018/SM LP-VI maupun KPS-FC.020/SM LP-VI.
  • Referensi yang salah terhadap skema sertifikasi atau penyalahgunaan sertifikat, lisensi dan logo V-legal yang menunjukkan produk telah disertifikasi yang ditemukan pada dokumen atau publikasi lainnya akan ditangani dengan tindakan yang sesuai. Tindakan tersebut dapat mencakup tindakan korektif, pencabutan sertifikat, publikasi adanya pelanggaran dan jika perlu tindakan hukum.